Soal Investasi Tanah Wakaf Aceh di Arab Saudi, Begini Penjelasan BPKH

0
122

Soal Investasi Tanah Wakaf Aceh di Arab Saudi, Begini Penjelasan BPKH

Tak hanya memegang dana pelaksanaan ibadah haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga akan mengelola dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji yang tahun ini diperkirakan jumlahnya lebih dari Rp.100 Trilyun.

BPKH sendiri sudah mulai memberikan sinyal kemana penempatan uang dana haji tersebut. Salah satunya masuk ke tanah wakaf milik Aceh di Baitul Asyi, Arab Saudi. Hal itu sontak menimbulkan polemik.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin Lc MH dalam sebuah pernyataannya di kantor Gubernur Aceh, Rabu (14/3/2018) mengingatkan bahwa pengelolaan harta wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi tetap harus sesuai dengan ikrar wakaf dari Habib Bugak, yaitu untuk kemaslahatan warga Aceh yang berada di Mekkah, baik dalam rangka naik haji maupun menuntut ilmu.

“Yang berwenang mengelola harta wakaf asyi di Arab Saudi adalah nadhir wakaf yang sudah ditunjuk, tidak boleh dialihkan atau digantikan oleh pihak manapun selamanya,” ujar Mulyadi Nurdin seperti dikutip Serambinews.

Ia menambahkan, selama ini nadhir wakaf sudah melakukan investasi pengembangan tanah waqaf asyi bekerjasama dengan beberapa investor di Arab Saudi. Sehingga rakyat Aceh mendapat imbalan berupa biaya yang diberikan langsung kepada jamaah haji Aceh setiap tahun.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu menjelaskan kalau BPKH bukan membeli tanah tersebut. Namun untuk berinvestasi di tanah yang sekitar 200 tahun yang lalu itu dibeli oleh warga Aceh Habib Bugak Al Asyi yang sedang menunaikan ibadah haji.

“Ada sekitar 12 titik tanah wakaf milik orang Indonesia di sana yang terdaftar rapih di mahkamah syariah, salah satunya Baitul Asyi. Habib Bugak itu dia beli lalu berikrar untuk mewakafkannya dan diakui oleh mahkamah syariah. Ikrarnya pemanfaatannya untuk jamaah Aceh, kalau sudah habis untuk jamaah Haji Jawi itu nusantara,” katanya di Jakarta, Rabu (14/3/2018) seperti dilansir detiknews.

Di atas tanah itu kini telah berdiri sebuah hotel yang investor, pengelolanya dan nazhirnya dari Arab Saudi. Mereka mendapatkan kontrak mengelola tanah tersebut selama 25 tahun dan kini tersisa 8 tahun.

Menurut aturan wakaf, sekitar 1/3 dari penghasilan hotel tersebut akan diberikan untuk penerima manfaat wakaf yakni jamaah Aceh, sisanya dibagikan untuk investor dan pengelolanya. Skema itu tetap akan dilakukan walaupun berganti investo

“Nah itu yang kita ingin masuk, kita ingin menjadi investor untuk mengambil alih tanahnya,” tambah Anggito.

Untuk merealisasikan hal itu, BPKH sendiri akan bertemu dengan nazhir tanah wakaf tersebut pada 19 Maret 2018 mendatang. Pihaknya juga akan bertemu dengan nazhir tanah wakaf lainnya yang menjadi incarannya.

“Jadi kalau kita tidak disetujui ya tidak apa-apa, kita akan mencari tanah wakaf yang lain,” ujarnya.

Anggota BPKH Bidang Investasi, Beny Witjaksono menambahkan pihaknya sangat tertarik untuk berinvestasi di tanah wakaf di Arab Sauddi lantara prospek yang bagus. Pertama pasar dari pemanfaatnya sudah jelas dengan melihat banyaknya jamaah haji setiap tahunnya.

Kedua pendapatannya dalam bentuk riyal Arab Saudi, sehingga ada unsur hedging dalam pengelolaan dananya. Ketiga pemanfaatannya juga sejalan dengan kemaslahatan umat.

“Ya pokoknya kita cari aset yang return-nya bagus. Kalau di Arab itu penerimaannya riyal itu bisa menjadi stok riyal yang bisa dipakai oleh Kementerian Agama,” kata Beny.

Tinggalkan Balasan